Badan Pengawasan Keuangan Sako (BPKS) merupakan lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pengawasan keuangan negara. BPKS bertugas untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI, “Peran BPKS dalam pengawasan keuangan negara sangat vital untuk menjaga keuangan negara agar tetap sehat dan terjaga dari potensi penyalahgunaan dan korupsi.” Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan bahwa BPKS memiliki fungsi sebagai “penjaga keuangan negara dari segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran hukum.”

Dalam menjalankan tugasnya, BPKS memiliki wewenang yang luas untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap lembaga pemerintah maupun badan usaha milik negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua BPKS, Agung Firman Sampurna, yang menegaskan bahwa “BPKS memiliki kewenangan untuk melakukan audit atas keuangan negara tanpa terkecuali.”

Dengan adanya BPKS, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat lebih tertib dan terukur, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana publik. Sebagai masyarakat, kita juga dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran negara melalui laporan dan temuan yang disampaikan kepada BPKS.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan Sako sangat penting dalam menjaga keuangan negara agar tetap transparan, akuntabel, dan efisien. Kita sebagai warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung BPKS dalam melakukan pengawasan keuangan negara demi terciptanya tata kelola keuangan negara yang baik.