Meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan otonomi khusus Sako merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki otonomi khusus, Sako memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola keuangannya sendiri. Namun, dengan kewenangan tersebut juga harus diikuti dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan daerah.

Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, “Pengawasan keuangan otonomi khusus Sako harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.”

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan otonomi khusus Sako adalah dengan memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas keuangan daerah lainnya. BPK memiliki peran penting dalam melakukan audit atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk di wilayah otonomi khusus seperti Sako.

Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, “BPK harus menjadi lembaga yang independen dan profesional dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah.”

Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Sako. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan melaporkan apabila terjadi indikasi penyelewengan atau korupsi.

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Institut Perburuhan Internasional (ILO), partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah telah terbukti efektif dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi. Melalui partisipasi aktif masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terjaga dengan baik.

Dengan memperkuat peran BPK, lembaga pengawas keuangan daerah, dan partisipasi masyarakat, diharapkan efektivitas pengawasan keuangan otonomi khusus Sako dapat meningkat dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut demi kebaikan bersama.