Para ahli sepakat bahwa peran sako sangat penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik. Sako, atau Sistem Akuntabilitas Keuangan Negara, merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurut Prof. Dr. Haryadi Sarjono, seorang pakar keuangan publik, “Peran sako dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik tidak bisa diremehkan. Dengan adanya sako, setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah akan tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Dalam praktiknya, sako akan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana keuangan publik dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan publik juga akan semakin meningkat.

Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Andrea Yuliani, “Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Sako dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola keuangan publik yang baik.”

Dalam konteks Indonesia, implementasi sako telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, tantangan dalam mengimplementasikan sako masih terus dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

Oleh karena itu, para pakar dan praktisi keuangan publik menekankan pentingnya peran sako dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik. Dengan memperkuat sistem akuntabilitas keuangan negara, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyelewengan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.