Pentingnya pengawasan keuangan dalam meningkatkan kinerja otonomi khusus Sako memang tak bisa dipandang sebelah mata. Pengawasan keuangan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan keuangan daerah otonomi khusus seperti Sako.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri periode 2014-2019, “Pengawasan keuangan sangat penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di daerah otonomi khusus seperti Sako. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan anggaran akan semakin besar.”

Tak hanya itu, peran penting pengawasan keuangan juga diakui oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau menegaskan, “Pengawasan keuangan yang baik akan memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan daerah otonomi khusus. Hal ini akan berdampak positif pada kinerja keuangan daerah dan perekonomian secara keseluruhan.”

Dalam konteks Sako, pengawasan keuangan yang ketat dapat membantu mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, kinerja otonomi khusus Sako dapat ditingkatkan melalui pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan.

Menurut Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2016-2019, “Pengawasan keuangan yang baik akan menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap daerah otonomi khusus Sako. Hal ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar dan berkelanjutan.”

Oleh karena itu, peran penting pengawasan keuangan dalam meningkatkan kinerja otonomi khusus Sako patut mendapat perhatian serius. Dengan adanya pengawasan keuangan yang efektif, diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah otonomi khusus Sako dan kesejahteraan masyarakatnya.