Peran Masyarakat dalam Tata Kelola Anggaran Daerah Sako: Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas


Peran masyarakat sangat penting dalam tata kelola anggaran daerah Sako. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah dapat terwujud secara maksimal.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Bambang Sugiarto, “Masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan dengan baik. Dengan melibatkan masyarakat, kita dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran.”

Dalam studi yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, disebutkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai anggaran daerah, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.

Menurut Ketua Forum Masyarakat Peduli Anggaran (FMPA) Sako, Siti Nurjanah, “Masyarakat harus lebih proaktif dalam memantau penggunaan anggaran daerah. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah Sako sangatlah penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan secara efisien dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.