Pentingnya Peran BPK Sako dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat vital untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan Sekretariat Akuntabilitas Kinerja Keuangan Negara (BPK Sako) dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak bisa diabaikan.

Menurut Direktur BPK Sako, Irhamni, “BPK Sako memiliki tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah guna memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang memberikan wewenang kepada BPK Sako untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK Sako memiliki berbagai instrumen pemeriksaan seperti audit kepatuhan dan audit kinerja. Audit kepatuhan dilakukan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan audit kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, “Pengawasan yang dilakukan oleh BPK Sako sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.” Hal ini juga diamini oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, yang menegaskan bahwa “transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi.”

Dengan demikian, pentingnya peran BPK Sako dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi semakin jelas. Melalui pemeriksaan yang teliti dan mendalam, BPK Sako dapat membantu mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Sehingga, sinergi antara BPK Sako, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan good governance di Indonesia.