Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran sangat penting dalam pengawasan kinerja pemerintah, termasuk di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kedua hal tersebut merupakan kunci sukses dalam memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan baik dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Pakar Tata Kelola Pemerintahan, Prof. Dr. Haryadi Sarjono, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap instansi pemerintah. “Tanpa transparansi dan akuntabilitas, maka pengawasan kinerja pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan anggaran dan menjalankan program-programnya,” ujarnya.

Dalam konteks SAKIP, transparansi dan akuntabilitas turut menjadi fokus utama dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Menurut Direktur Evaluasi Kinerja Pemerintah, Bapak Budi Santoso, “Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam memastikan bahwa evaluasi kinerja pemerintah dapat dilakukan secara obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Dalam pelaksanaan SAKIP, transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi oleh setiap instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, yang menyatakan bahwa “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja yang diterapkan oleh seluruh aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.”

Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan kinerja pemerintah, diharapkan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sehingga, tidak hanya tercipta pemerintahan yang efisien, tetapi juga dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas yang tinggi.